MenaraToday.Com - Pandeglang :
Pemerintah Desa (Pemdes) Teluk menggelar Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat. Meski banyak usulan masuk, Pemdes Teluk menegaskan pembangunan desa tetap mengutamakan skala prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk, TB Deni Hibarnas, mengatakan pihaknya hanya melaksanakan instruksi dari Pemerintah Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.
“Kami sebagai penyelenggara Musrenbangdes hanya meneruskan surat dari pemerintah kabupaten untuk dilaksanakan oleh desa. Hari ini jadwal Musrenbangdes Desa Teluk,” kata Deni kepada menaratoday.com.
Ia menjelaskan, Musrenbangdes menjadi forum untuk menampung berbagai usulan warga dari masing-masing RT dan RW.
“Sekitar 80 undangan hadir, mulai dari RT/RW, kader, tokoh masyarakat, Puskesmas Labuan, Kecamatan Labuan yang diwakili Kasi Pembangunan, serta tamu undangan lainnya. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan tertib, hanya sempat ada pertanyaan soal BUMDes yang memang bukan forum pembahasannya, sehingga kami hentikan,” ujarnya.
Menurut Deni, terdapat delapan item usulan yang disampaikan, salah satunya terkait pembangunan jalan paving block di lingkungan RT 01.
“Ada usulan jalan paving block, hotmik (betonisasi) dijalan utama ±300 meter, pembuatan pos ronda, perbaikan drainase dan got, pembuatan lapangan voli, perbaikan pintu taman sebanyak 2 unit. Semua kami tampung, namun mengingat anggaran dana desa tahun ini dipangkas oleh pemerintah, maka pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.
Meski kondisi keuangan desa terbatas, Deni memastikan pihaknya akan mendorong pemerintah desa agar tetap mengupayakan realisasi usulan warga melalui berbagai sumber pendanaan.
“Kami akan mendorong Pemdes agar usulan tersebut bisa direalisasikan, baik melalui bantuan kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Dana desa tentu menyesuaikan anggaran yang tersedia, dengan skala prioritas,” katanya.
Saat disinggung mengenai perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Deni mengaku belum mengetahui secara pasti progresnya.
“Untuk BUMDes, saya terus terang belum mengetahui sejauh mana potensinya, karena tugas kami hanya mengawasi jalannya pemerintahan desa. Kewenangan itu ada di kepala desa,” pungkasnya.
Deni mengimbau kepada seluruh warga agar tidak putus asa berkaitan dengan adanya pemotongan dana desa.
"Kepada warga jangan sampai putus asa, dengan kondisi keuangan desa tahun ini...karena pembangunan akan tetap berjalan tentunya dengan upaya-upaya desa yang akan dilakukan. Dan kita sebagai warga harus mensuport setiap kebijakan pemerintah karena itu mungkin untuk kebaikan kita-kita juga kedepannya," tandasnya.
Sebagai informasi, pagu anggaran Dana Desa untuk Desa Caringin pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp373.456.000. (ILA)