MenaraToday.Com - Labura
Menanggapi maraknya dugaan pungutan liar (pungli) dan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Aliansi Labura Mendunia (ALAM) menggelar aksi unjuk rasa. Senin, (30/3/2026)
Massa memulai orasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labura dan melanjutkannya ke Kantor Bupati Labura untuk menyuarakan berbagai temuan yang dianggap merusak tatanan pemerintahan.
ALAM merupakan gerakan yang terdiri dari unsur mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang aktif dalam pengawasan sosial. Mereka dikenal vokal dalam mengungkap isu-isu strategis di Pemkab Labura, terutama tindak pidana yang merugikan masyarakat luas.
Dalam aksi kali ini, ALAM mengangkat dua isu utama: dugaan pungli pada rekrutmen pekerja parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan dan dugaan korupsi pada Program Unggulan Presiden RI berupa Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Pimpinan aksi, Tagor Tampubolon, menegaskan bahwa pengelolaan parkir di RSUD Aek Kanopan diduga cacat hukum.
"Pengadaan parkir tersebut tidak memiliki payung hukum yang jelas. Tarif yang dikenakan kepada masyarakat berada jauh di atas Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan Pemkab Labura," ungkap Tagor dalam orasinya.
Tagor juga menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja yang dinilai penuh kejanggalan. Meskipun parkir dikelola oleh pihak ketiga, yakni PT AMB Services, namun perekrutan tenaga kerja diduga dikendalikan penuh oleh Direktur RSUD Aek Kanopan (Inisial JF) dengan bantuan oknum berinisial Rf dan JP. Para oknum tersebut diduga memungut "uang pelicin" dari calon pekerja.
"PT AMB Services ini dapat dikatakan sebagai penjajah bangsa sendiri. Pekerja dipaksa bekerja 12 jam sehari tanpa upah lembur. Gaji yang dijanjikan sudah jauh di bawah UMK, namun kenyataannya pekerja tetap tidak menerima gaji secara penuh sesuai perjanjian," tambah Tagor.
Lebih lanjut, RSUD Aek Kanopan dituding melakukan penipuan terstruktur. Masyarakat awalnya dijanjikan posisi sebagai tenaga pengamanan (security) dengan menyetorkan uang pelicin, namun setelah uang diterima, mereka justru dialihkan menjadi petugas parkir di bawah PT AMB Services.
Senada dengan Tagor, Koordinator Lapangan Gunawan Situmorang dan Rifqi Sinaga mengecam keras tindakan oknum pejabat RSUD. Mereka juga mensinyalir adanya penyimpangan besar-besaran pada program MBG di Dapur Yayasan NU Damuli Pekan yang dianggap tidak sesuai regulasi.
Berdasarkan selebaran aksi, ALAM menyampaikan 9 poin tuntutan utama:
1. Panggil dan Periksa Korwil SPPG Labura, Sartika Siregar.
2. Audit Laporan Keuangan Dapur MBG Yayasan NU Damuli Pekan periode Imlek, Nyepi, dan Bulan Suci Ramadhan.
3. Panggil dan Periksa pemilik dapur MBG Yayasan NU Damuli Pekan.
4. Periksa seluruh oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi berjamaah pada penyaluran MBG di dapur MBG Yayasan NU Damuli Pekan.
5. Copot, Panggil, dan Periksa Direktur RSUD Labura (Reza) yang diduga menjadi aktor intelektual dalam pemungutan uang kepada calon pekerja penjaga parkir.
6. Copot, Panggil, dan Periksa Rifan dan Jopi yang diduga turut terlibat dalam praktik pungutan liar pada parkir RSUD.
7. Kembalikan hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pihak RSUD Labura dan PT AMB Services.
8. Lakukan aksi Saber Pungli di tubuh RSUD Labura yang telah mencemarkan nama baik Pemkab Labura.
9. Bubarkan atau Tutup pengelolaan parkir di RSUD Labura.
Aksi yang berjalan damai ini diharapkan mendapat respon cepat dari pihak legislatif maupun eksekutif demi tegaknya keadilan bagi masyarakat labuhan batu utara (Ngatimin)