MenaraToday.Com - Pandeglang :
Pelaksanaan tradisi tahunan Seba Baduy di Kabupaten Pandeglang pada Sabtu (25/5/2026), menuai sorotan. Agenda adat yang sarat makna ekologis dan sosial ini justru berlangsung tanpa kehadiran pimpinan daerah, baik Bupati maupun Wakil Bupati. Kondisi tersebut memicu pertanyaan dari masyarakat terkait komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat adat.
Seba Baduy merupakan ritual penting bagi masyarakat Kanekes yang tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga menjadi sarana komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah. Dalam tradisi ini, kunjungan ke Pandeglang memiliki arti simbolik sebagai bentuk “titipan” wilayah yang harus dijaga bersama, khususnya dalam menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan lingkungan.
Namun, dalam pelaksanaannya tahun ini, kegiatan yang telah terjadwal tersebut hanya dihadiri oleh satu instansi, yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Minimnya keterlibatan lintas sektor dinilai mencerminkan lemahnya pemahaman pemerintah terhadap makna strategis Seba Baduy.
Sejumlah kalangan menilai, absennya pejabat daerah menunjukkan terputusnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat adat. Padahal, kehadiran pemerintah dalam tradisi ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan administratif dalam menjaga amanat adat.
Salah seorang warga, Afifi, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran pimpinan daerah. Ia menilai, setidaknya pemerintah bisa mengutus perwakilan resmi seperti Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menyambut rombongan.
“Mereka itu berjalan jauh dari Baduy tanpa alas kaki, ke Serang lalu berlanjut ke Pandeglang. Masa iya pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak ada yang menemui,” ujarnya.
Warga lainnya, Wiwie, menambahkan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Cilegon, menyambut antusias kedatangan peserta Seba Baduy.
"Lebak, Serang, Cilegon alun-alunnya rame lho...cuman Pandeglang aja yang yang minim penyambutan, suka malu deh," ungkapnya.
Hingga berita ini ditayangkan, baik Kepala Dinas Pariwisata maupun Bupati Pandeglang belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran para pejabat.
Minimnya respons ini semakin memperkuat kritik publik bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat dan nilai-nilai lokal masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah. (ILA)