MenaraToday.Com - Pandeglang :
Suasana hangat dan penuh semangat terlihat di Puskesmas Pulosari, Rabu (20/5/2026). Sejumlah pejabat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, Inspektorat Kabupaten Pandeglang, pemerintah kecamatan, hingga para tenaga kesehatan berkumpul dalam kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi layanan kesehatan primer.
Namun, lebih dari sekadar agenda pengawasan, pertemuan itu menjadi ruang untuk memperkuat semangat kolaborasi demi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat, dekat, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di tengah pembahasan mengenai tata kelola layanan dasar, perhatian tertuju pada langkah para kepala desa di Kecamatan Pulosari yang dinilai kompak dalam mendukung sektor kesehatan, terutama melalui pengadaan dan optimalisasi ambulans desa.
Ketua Irban 3 Inspektorat Kabupaten Pandeglang, H. Agus Riyanto, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, keberadaan ambulans desa bukan hanya kendaraan operasional, tetapi menjadi simbol kepedulian pemerintah desa terhadap keselamatan warganya.
Bagi masyarakat di wilayah perbukitan dan pedesaan seperti Pulosari, akses menuju fasilitas kesehatan kerap menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, ambulans desa menjadi harapan bagi warga yang membutuhkan penanganan medis darurat secara cepat.
H. Agus Riyanto juga menekankan pentingnya peran puskesmas dalam membina kesiapan tim operasional di tingkat Pustu maupun Puskesdes. Ia menilai, sinergi antara pemerintah desa dengan pihak puskesmas menjadi pondasi utama dalam membangun pelayanan kesehatan primer yang kuat.
“Sinergitas dengan Kepala Puskesmas Pulosari menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Camat Pulosari, Juhanas Waluyo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Tim BPKP Provinsi Banten, Inspektorat Kabupaten Pandeglang, serta seluruh jajaran Puskesmas Pulosari yang selama ini terus membangun kerja sama yang baik.
Bagi Juhanas, pelayanan dasar bukan sekadar program pemerintahan, melainkan kebutuhan utama masyarakat yang harus dipenuhi secara maksimal. Karena itu, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Ia berharap kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tidak hanya menjadi agenda formalitas, tetapi juga menjadi sarana pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
“Kami sangat berharap bimbingan dari BPKP Provinsi Banten. Jika ada hal-hal administratif maupun teknis yang perlu diperbaiki atau dikoreksi, mohon diberikan arahan agar tata kelola layanan dasar di Pulosari semakin baik dan akuntabel,” tutur Juhanas.
Di akhir kegiatan, semangat kebersamaan terasa semakin kuat. Pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, hingga tim pengawas sepakat bahwa pelayanan kesehatan yang baik hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang solid. (ILA)