MenaraToday.Com - Pandeglang :
Suasana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pandeglang tengah menjadi sorotan. Isu dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp10 juta kepada pihak dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Pandeglang yang mengalami suspend mendadak ramai diperbincangkan di kalangan mitra hingga yayasan pelaksana.
Kabar itu menyebar cepat, terutama melalui pesan singkat WhatsApp yang beredar di sejumlah grup. Dalam pesan tersebut disebutkan adanya pihak yang mengatasnamakan Satgas dan meminta sejumlah uang kepada dapur MBG yang ingin kembali beroperasi.
Di tengah ramainya isu tersebut, Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, akhirnya buka suara.
Saat dikonfirmasi menaratoday.com pada Jumat (15/5/2026), Doni mengaku belum dapat memastikan kebenaran informasi yang beredar. Ia menegaskan, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dugaan tersebut.
“Belum tahu ya, tar lagi kita cek dulu. Kalau Satgas yang mana Satgasnya. Karena Satgas gak pernah minta ke mitra maupun yayasan,” ujarnya.
Bagi Doni, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, nama Satgas MBG ikut terseret dalam isu yang belum jelas sumber dan pelakunya. Ia pun menegaskan bahwa Satgas resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) pemerintah daerah dan memiliki struktur yang jelas.
Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat maupun mitra MBG tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai Satgas tanpa identitas resmi.
“Rencana kita mau ngumpulin mitra dan yayasan supaya tidak ada lagi yang mengatasnamakan Satgas kecuali Satgas yang dibentuk oleh Bupati yang diketuai oleh Pak Wakil Bupati,” katanya.
Di sisi lain, beredarnya pesan himbauan melalui WhatsApp juga memunculkan spekulasi di lapangan. Namun Doni memastikan, pesan tersebut bukan berasal dari Satgas MBG. Menurutnya, pesan itu merupakan himbauan dari Korwil SPPI agar para koordinator di lapangan lebih waspada terhadap kemungkinan praktik yang merugikan.
“Iya itu WA himbauan ke korcam SPPI untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap anggota Satgas yang turun ke lapangan wajib membawa surat tugas resmi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Langkah itu dinilai penting agar masyarakat dapat membedakan petugas resmi dengan oknum yang hanya mencatut nama Satgas.
“Satgas itu ada surat tugasnya kalau turun dan kalau mendesak biasanya perintah langsung sesuai tupoksi dan permasalahan yang ditimbulkan,” tegasnya.
Sementara terkait jumlah dapur MBG yang mengalami suspend di Kabupaten Pandeglang, Doni mengaku tidak mengetahui secara detail. Sebab, keputusan suspend sepenuhnya berada di tangan BGN, bukan Satgas daerah.
“Ada beberapa, kita gak hapal persis karena yang mengeluarkan suspend itu dari BGN bukan dari Satgas. Ditambah SPPI dan dapur dari pertama sampai sekarang banyak yang belum ketemu dalam rapat evaluasi,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Doni berharap masyarakat menyikapi persoalan ini secara bijak dan tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan program MBG tetap berjalan baik tanpa disusupi kepentingan oknum tertentu.
“Jadi adanya persoalan ini mohon sikapi dengan bijak saja yang benar yang mana,” tandasnya. (ILA)