MenaraToday.Com - Pandeglang :
Audiensi antara Forum Jurnalis Aktivis Banten (FORJA Banten) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang mentok alias berakhir tanpa kesepakatan, Selasa (23/6/2026). Pertemuan yang digelar di Kantor BPS Pandeglang tersebut membahas sejumlah data dan informasi publik yang menjadi sorotan FORJA Banten.
Audiensi FORJA Banten dan BPS Pandeglang ini digelar sebagai forum klarifikasi dan penyampaian aspirasi terkait data statistik yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesimpulan bersama.
Ketua Umum FORJA Banten, Niki Mulyana, mengatakan pihaknya mengajukan sejumlah pertanyaan terkait data dan informasi yang diperoleh dari hasil investigasi lapangan. Ia menilai jawaban dari pihak BPS belum sepenuhnya menjawab substansi pertanyaan yang disampaikan.
“Kami datang untuk meminta penjelasan secara objektif berdasarkan temuan di lapangan. Namun masih ada hal yang belum terjawab secara menyeluruh,” kata Niki usai audiensi di Pandeglang.
Ia menegaskan FORJA Banten berperan sebagai kontrol sosial untuk mendorong transparansi data publik, termasuk data yang dikelola BPS Kabupaten Pandeglang.
“Jika masih terdapat perbedaan pandangan, maka perlu ada ruang dialog dan klarifikasi lanjutan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FORJA Banten, Cecep, mengapresiasi forum audiensi yang telah diberikan oleh BPS Pandeglang. Namun ia menilai masih terdapat sejumlah poin yang membutuhkan penjelasan lebih detail.
“Kami masih membutuhkan penjelasan tambahan agar tidak terjadi perbedaan persepsi di tengah masyarakat,” kata Cecep.
Cecep juga menyebut FORJA Banten akan melanjutkan pengawalan terhadap persoalan tersebut. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah aksi unjuk rasa di Kantor BPS Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum.
“Kami sedang membahas langkah lanjutan, termasuk kemungkinan aksi unjuk rasa dengan tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Hingga audiensi berakhir, tidak ada kesepakatan yang tercapai antara FORJA Banten dan BPS Kabupaten Pandeglang. Diskusi berlangsung cukup dinamis sebelum akhirnya forum ditutup.
Audiensi FORJA Banten dengan BPS Pandeglang ini menjadi perhatian publik karena menyangkut isu transparansi data dan keterbukaan informasi publik. Kedua pihak diharapkan dapat melanjutkan dialog untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat. (ILA)