MenaraToday.Com - Pandeglang :
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memastikan Sekolah Rakyat Pandeglang siap menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan dimulai pada 13 Juli 2026. Seluruh persiapan sarana, prasarana, hingga layanan pendukung terus dimatangkan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal.
Kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang dibahas dalam rapat koordinasi bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Dewi Suhartini, di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat, Kecamatan Cadasari, Jumat (10/7/2026).
Rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah terpenuhi sebelum peserta didik mulai menempati asrama dan mengikuti proses pembelajaran pada 31 Juli 2026.
Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menegaskan Sekolah Rakyat Pandeglang merupakan program strategis pemerintah yang harus mendapat dukungan penuh dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, program ini menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
"Sekolah Rakyat ini harus kita jaga dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Pandeglang, tetapi juga menjadi harapan bagi anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan mampu mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik," ujar Dewi.
Untuk mendukung kelancaran MPLS Sekolah Rakyat Pandeglang, Bupati meminta seluruh OPD bergerak cepat sesuai tugas dan fungsinya.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi kesiapan ruang belajar, asrama, fasilitas pendukung, air bersih, sanitasi, listrik, layanan kesehatan, konsumsi, keamanan, hingga administrasi peserta didik.
Selain itu, setiap OPD diminta menetapkan Person In Charge (PIC), menyusun rencana aksi, melakukan pengecekan lapangan secara berkala, serta menyelesaikan seluruh kekurangan paling lambat sehari sebelum MPLS dimulai.
Pemkab Pandeglang optimistis pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar sehingga seluruh peserta didik mulai menempati asrama dan mengikuti kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli 2026.
Bupati Dewi menegaskan koordinasi antar-OPD menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
"Saya ingin seluruh OPD bekerja secara maksimal dan saling berkoordinasi. Jangan sampai ada kendala yang menghambat proses belajar para siswa. Keselamatan, kenyamanan, dan terpenuhinya hak-hak peserta didik harus menjadi prioritas utama," tegasnya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat Pandeglang diharapkan tidak hanya menjadi program pendidikan jangka pendek, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang mampu mencetak generasi cerdas, mandiri, dan berkarakter sekaligus membantu menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Dewi Suhartini, mengapresiasi kesiapan Pemkab Pandeglang dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat Pandeglang.
Menurutnya, MPLS Sekolah Rakyat menjadi tahapan penting untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah maupun kehidupan di asrama.
"MPLS bukan sekadar kegiatan pengenalan sekolah, tetapi menjadi fondasi awal dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi peserta didik. Karena itu, seluruh aspek pendukung harus dipastikan siap agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama," katanya.
Dewi Suhartini berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Sosial RI terus diperkuat sehingga Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang dapat menjadi contoh penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat Pandeglang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang memiliki daya saing serta membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pandeglang. (ILA)