Keterangan Gambar : Calon Bupati Asahan, Rosmansyah STP (Foto : Tim)
MenaraToday.Com – Asahan :
Untuk meningkatkan taraf kesejateraan para guru honorer, Calon Bupati dan
Wakil Bupati Asahan, Rosmansyah STP dan Hj. Winda Fitrika telah mencanangkan Program
BOS Daerah jika terpilih dalam Pilkada yang akan di gelar pada tanggal 9
Desember 2020 yang akan datang.
“Kami memiliki program untuk mensejahterakan para guru honorer jika nanti
saya terpilih menjadi Bupati Asahan dengan melaunching BOS Daerah sehingga para
guru honorer fokus mengajar dan tidak perlu bekerja sampingan kesana kemari. Hal
ini demi meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga pendidik dan kualitas siswanya”
ujar Rosmansyah kepada sejumlah wartawan, Rabu (7/10/2020).
Rosmansyah menambahkan sampai saat ini nasib para guru honorer yang
diangkat menjadi PNS belum juga ada kepastian dari pemeritah, sebab itu,
pemerintah daerah ke depannya harus memiliki konsep yang jelas bagaimana cara
mensejahterakan para guru honorer,
“Saya menilai proses belajar mengajar di Kabupaten Asahan bertumpu kepada
guru tenaga honorer. Tanpa guru honorer dipastikan proses belajar mengajar di
daerah ini tidak akan berjalan baik. Dan dari data Dinas Pendidikan Asahan saat
ini lebih dari 5.800 jumlah guru di daerah dan sebanyak 2.300 lebih atau
sekitar 40 persen merupakan tenaga pengajar yang masih berstatus guru honor. Namun
sangat disayangkan sejauh in Pemkab Asahan tidak punya konsep yang jelas untuk
para guru honor, sebab pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah
pusat. Saya tahu betul kondisi mereka, sebab sebagai mantan anggota DPRD Asahan
saya berulang kami menerima keluhan para guru honor yang disampaikan ke DPRD
dan kita teruskan ke Pemkab Asahan, namun tidak pernah ada solusinya” ujarnya.
Pria yang dua priode menjabat sebagai anggota DPRD dan pernah di komisi “D”
bidang pendidikan serta mantan Wakil Ketua DPRD ini menilai bahwa
ketergantungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap para guru honor cukup
besar, namun tidak sebanding dengan apresiasi yang diterima para guru. Padahal jika
ada guru honorer maka proses pendidikan di daerah akan tersendat-sendat bahkan
tidak berjalan.
“Atas dasar tersebutlah kami mencanangkan program BOS daerah untuk
memerhatikan nasib guru honorer, sebab nasib pendidikan di daerah tergantung
kepada para guru honorer. Kita nantinya akan membuat regulasi dan dalam
regulasi daerah tersebut akan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang
tindih masalah pendanaan pendidkan dengan program BOS pusat” jelasnya. (NN/Tim)
Posting Komentar