Canangkan Program BOS Daerah, Roswin Siap Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Keterangan Gambar : Calon Bupati Asahan, Rosmansyah STP (Foto : Tim)

MenaraToday.Com – Asahan :

Untuk meningkatkan taraf kesejateraan para guru honorer, Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Rosmansyah STP dan Hj. Winda Fitrika telah mencanangkan Program BOS Daerah jika terpilih dalam Pilkada yang akan di gelar pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang.

“Kami memiliki program untuk mensejahterakan para guru honorer jika nanti saya terpilih menjadi Bupati Asahan dengan melaunching BOS Daerah sehingga para guru honorer fokus mengajar dan tidak perlu bekerja sampingan kesana kemari. Hal ini demi meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga pendidik dan kualitas siswanya” ujar Rosmansyah kepada sejumlah wartawan, Rabu (7/10/2020).

Rosmansyah menambahkan sampai saat ini nasib para guru honorer yang diangkat menjadi PNS belum juga ada kepastian dari pemeritah, sebab itu, pemerintah daerah ke depannya harus memiliki konsep yang jelas bagaimana cara mensejahterakan para guru honorer,

“Saya menilai proses belajar mengajar di Kabupaten Asahan bertumpu kepada guru tenaga honorer. Tanpa guru honorer dipastikan proses belajar mengajar di daerah ini tidak akan berjalan baik. Dan dari data Dinas Pendidikan Asahan saat ini lebih dari 5.800 jumlah guru di daerah dan sebanyak 2.300 lebih atau sekitar 40 persen merupakan tenaga pengajar yang masih berstatus guru honor. Namun sangat disayangkan sejauh in Pemkab Asahan tidak punya konsep yang jelas untuk para guru honor, sebab pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat. Saya tahu betul kondisi mereka, sebab sebagai mantan anggota DPRD Asahan saya berulang kami menerima keluhan para guru honor yang disampaikan ke DPRD dan kita teruskan ke Pemkab Asahan, namun tidak pernah ada solusinya” ujarnya.

Pria yang dua priode menjabat sebagai anggota DPRD dan pernah di komisi “D” bidang pendidikan serta mantan Wakil Ketua DPRD ini menilai bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap para guru honor cukup besar, namun tidak sebanding dengan apresiasi yang diterima para guru. Padahal jika ada guru honorer maka proses pendidikan di daerah akan tersendat-sendat bahkan tidak berjalan.

“Atas dasar tersebutlah kami mencanangkan program BOS daerah untuk memerhatikan nasib guru honorer, sebab nasib pendidikan di daerah tergantung kepada para guru honorer. Kita nantinya akan membuat regulasi dan dalam regulasi daerah tersebut akan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang tindih masalah pendanaan pendidkan dengan program BOS pusat” jelasnya. (NN/Tim)

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama