MenaraToday.Com - Probolinggo :
Kebijakan pemerintah memperpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 2 Agustus mendatang, menuai reaksi dari Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan (PPKL) di Kota Probolinggo. Namun aksi mereka urung dilaksanakan lantaran Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin bersama unsur forkopimda mendatangi basecamp mereka di Jalan MT Haryono, Kelurahan Jati.
Rencananya, sambil berkonvoi mereka akan menyampaikan surat berisi aspirasi pedagang kecil dan UMKM kepada WALI KOTA dan DPRD, Rabu (28/7/2021). Wali kota datang bersama Kapolres Probolinggo Kota AKBP RM Jauhari, Dandim 0820 Letkol Inf Imam Wibowo, Ketua DPRD Abdul Mujib, Kajari Hartono dan Ketua PN.
PPKL menyatakan, efek domino dari PPKM ini berimbas kuat pada kondisi perekonomian pedagang kecil dan UMKM, sehingga PPKL Kota Probolinggo merasa perlu menyampaikan beberapa keluhan atau tuntutan.
Sekretaris PPKL, Eko Hardianto menjelaskan tuntutan mereka adalah penutupan dan penyekatan akses jalan yang tidak terlalu ketat, penerangan jalan di sentra-sentra perekonomian agar dinyalakan agar pedagang kecil dan UMKM dapat berdagang seperti semula, serta bantuan yang tidak merata.
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi menanggapi terutama bantuan yang disebut tidak merata. “Jika ada yang belum mendapat bantuan, beritahu kami melalui media sosial saya atau Pemerintah Kota. Maka kami bisa memvalidkan data dan diberikan bantuan. Sehingga bantuan yang diberikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Sementara itu, pedagang Pasar Sabtu Minggu (Tugu) meminta kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk segera memperbolehkan mereka berjualan kembali. Mereka mengeluh kesulitan ekonomi akibat penutupan Pasar Tugu di masa pandemi." Sudah 1 tahun lebih saya dilarang berjualan di Pasar Tugu tetapi kenapa ditutup terlalu lama? Tolong agar jangan ditutup tetapi diawasi jangan sampai berkerumun,” ujar salah satu pedagang Pasar Tugu.
Orang nomor satu di Kota Probolinggo kembali menegaskan, jika semua memiliki komitmen yang sama untuk mencegah penyebaran covid-19 maka akan teratasi. Selain itu, kewenangan untuk memutuskan PPKM kapan dan akan berakhir ada di pemerintah pusat.
“Terkait Pasar Tugu yang dinilai dapat memicu kerumunan maka dapat dibuka jika situasi dan kondisi sudah terkendali,” kata Habib Hadi.
Sebelum beranjak pergi usai dialog, wali kota menyampaikan kehadirannya bersama Forkopimda untuk menampung tuntutan dan memberikan pemahaman. Ia menginginkan keterbukaan sehingga permasalahan apapun dapat disampaikan. “Saya ingin PKL menjadi satgas dalam menerapkan protokol kesehatan. Sambil berdagang juga mengingatkan pembeli untuk menjaga prokes. Saya yakin jika para PKL kompak dan semangat, maka pandemi ini akan cepat berakhir,” harapnya. (Hr Songot)