Dugaan penyimpangan bantuan sosial Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Sosial Safety di Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga menelan anggaran Rp8,7 milyar. LSM Trisakti menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran bansos tersebut sehingga ada indikasi merugikan keuangan daerah.
Bantuan JPS Sosial Safety yang bersumber dari APBD Tapanuli Selatan tahun anggaran 2020 terdapat tumpang tindih penerima dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial. "Bansos tersebut sama-sama disalurkan melalui PT Pos Indonesia, ucap Peneliti senior LSM Trisakti Adi Saputra Tanjung (22/9/2022)".
Sebenarnya, bansos jaringan pengaman sosial tersebut di khususkan untuk warga kelurahan se- Kabupaten Tapanuli Selatan. Bantuan diberikan kepada setiap keluarga sebesar Rp300 ribu setiap bulan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan nomor 39 Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.
Penyimpangan anggaran JPS (Jaringan Pengaman Sosial) tersebut pertama pada sistim validasi pendataan yang tidak akurat. Masalah pendataan seharusnya tidak terjadi tumpang tindih penerima JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dan BST (Bantuan Sosial Tunai). Karena, mulai dari kelurahan, kecamatan, petugas pendamping hingga Dinas Sosial Tapanuli Selatan ikut dilibatkan memvalidasi data penerima. Tetapi kenyataannya, didalam satu keluarga bisa mendapatkan bantuan dua hingga tiga orang "Mustahil terjadi tumpang tindih penerima seperti ini", ucapnya.
Kedua, anggaran untuk bantuan sosial JPS terdapat ketidaksesuai dengan anggaran yang ditampung dalam APBD Tapanuli Selatan. Pengumpulan bahan dan keterangan yang diperoleh dilapangan, penyaluran JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dimulai pada bulan September dan Oktober sebanyak 1323 penerima. Kemudian bulan November dan Desember sebanyak 1516 penerima. Jumlah yang dibayarkan oleh penyalur sebesar Rp3,4 milyar.
Selanjutnya, pihak PT Pos Indonesia Padangsidimpuan menyalurkan lagi BLT (Bantuan Langsung Tunai) Tapanuli Selatan yang bersumber dari APBD khusus untuk warga desa, jumlahnya sebanyak 6952 penerima. BLT (Bantuan Langsung Tunai) dibayarkan tiga bulan sekaligus sebesar Rp900 ribu Seluruhnya menghabiskan anggaran mencapai Rp6,2 milyar. "Dari mana pemerintah menutupi kekurangan-kekurangan pembayaran tersebut ditambah lagi jasa kepada PT Pos", jelasnya.(Jabbar Chan).