MenaraToday.Com - Pandeglang :
Suasana kebersamaan dan keterbukaan begitu terasa di aula Desa Rancatereup dan Desa Banyu Mekar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, pada Jumat (26/9/2025). Warga dari berbagai kampung berkumpul untuk menyampaikan harapan dan usulan mereka dalam forum Musyawarah Desa (Musdes), sebuah agenda rutin tahunan yang digelar oleh pemerintah desa.
Musdes tahun ini tak hanya berlangsung di dua desa tersebut. Total ada sembilan desa di Kecamatan Labuan yang menggelar kegiatan serupa. Intinya satu: menampung aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang kehidupan sehari-hari.
Kepala Desa Banyu Mekar, Hafid Usman, mengungkapkan bahwa mayoritas usulan warga masih berkisar pada pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan seperti posyandu.
“Alhamdulillah, usulan pembangunan untuk tahun 2026 sudah kami catat. Kebanyakan memang jalan, tapi posyandu juga banyak karena memudahkan kegiatan kesehatan di kampung. In syaa Allah kami tampung dan berusaha merealisasikan apapun yang diusulkan warga,” ujarnya.
Hafid menegaskan, meski semua aspirasi penting, pihak desa tetap harus menerapkan skala prioritas sesuai ketersediaan anggaran.
“Kami tidak bisa memaksakan jika anggaran terbatas. Misalnya, jika hanya cukup untuk paving block atau satu jenis pembangunan saja. Jadi harus melihat mana yang lebih mendesak,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Labuan, Dede Rahmawati, SE. Menurutnya, Musdes adalah forum vital untuk memastikan pemerintah desa mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakatnya.
“Hari ini ada dua desa yang mengadakan Musdes yakni Rancatereup dan Banyu Mekar, dari 2 desa tadi usulannya hampir mirip dan musdes penting untuk diadakan, terlepas nanti bisa direalisasikan atau tidak, itu kembali pada kondisi anggaran dan urgensinya. Tapi sejauh ini realisasi usulan warga cukup memuaskan, meski ada beberapa yang tertunda,” kata Dede.
Ia berharap, usulan yang muncul dalam Musdes kali ini dapat lebih banyak direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
“Yang jelas, pemdes tetap menyesuaikan kemampuan keuangan desa. Semoga tingkat realisasi dari aspirasi warga ke depan semakin tinggi,” pungkasnya.
Bagi masyarakat, Musdes bukan sekadar forum formalitas, melainkan ruang partisipasi nyata. Di sanalah suara warga dari pelosok kampung dari kebutuhan jalan hingga posyandu dapat didengar dan diperjuangkan untuk diwujudkan demi kesejahteraan bersama. (ILA)