MenaraToday.Com - Pandeglang :
Suasana di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Kecamatan Karangtanjung, pagi itu terasa berbeda. Para Kepala desa (Kades) dan perangkat desa dari berbagai wilayah di Banten berkumpul dengan semangat yang sama: memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan desa yang lebih baik. Selasa (7/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh para kepala desa, perangkat desa, serta pejabat dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik.
Di tengah suasana hangat itu, Bupati Pandeglang, Hj. Raden Dewi Setiani, hadir dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Bupati Pandeglang Hj Raden Dewi Setiani menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Baginya, kemajuan daerah dan bangsa tidak akan terwujud tanpa penguatan dari tingkat akar rumput.
“Desa adalah garda terdepan dalam pembangunan. Melalui program hilirisasi dan kebijakan Presiden Prabowo, terutama melalui koperasi desa, diharapkan dana desa setiap tahun dapat meningkat. Ini adalah amanah yang harus dijaga agar tata kelolanya bersih, tertib, dan bebas dari temuan,” ujar Dewi dengan tegas.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan desa secara proporsional merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
“Desa harus memahami sistem pengelolaan yang proporsional dan transparan. Terlebih bagi perangkat desa dan kepala desa, tata kelolanya harus tertib dan amanah. Pandeglang harus menjadi yang terbaik di antara delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten,” tambahnya.
Dewi juga menyampaikan apresiasinya kepada BPKP Provinsi Banten yang telah menggagas kegiatan workshop ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang lebih matang.
“Sinergi dengan BPKP melalui workshop ini menjadi pegangan penting sebelum perencanaan program. Harapannya, tata kelola keuangan desa semakin profesional dan akuntabel,” ungkapnya.
Dengan semangat “dari desa untuk Indonesia maju”, Bupati Pandeglang Hj. Raden Dewi Setiani menutup sambutannya dengan ajakan untuk terus berinovasi dan menjaga integritas dalam setiap langkah pembangunan desa.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, menegaskan bahwa dana desa memiliki peran vital dalam mendorong pembangunan di tingkat lokal. Karena itu, menurutnya, tanggung jawab dan transparansi menjadi dua prinsip utama yang tidak bisa ditawar.
“Dana desa adalah tulang punggung pembangunan di tingkat desa. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, tertib, dan akuntabel. Workshop ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi dalam mengelola dana desa maupun BUMDes,” ucapnya. (ILA)